REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Organisasi relawan kesehatan "Medical Emergency Rescue Committee" (MER-C) Indonesia meminta dukungan donasi dari masyarakat luas untuk menuntaskan pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, yang masih membutuhkan dana Rp 30 miliar.
"Kami coba mengetuk hati siapapun masyarakat Indonesia, dan juga mungkin pemerintah untuk bisa membantu mewujudkan pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yang akan menjadi simbol persahabatan kedua bangsa, Indonesia dan Palestina," kata Ketua Presidium MER-C Indonesia, dr Sarbini Abdul Murad, Kamis malam.
Ia menjelaskan bahwa donasi dari berbagai masyarakat sebelumnya ternyata dalam perkembangannya memang belum cukup, khususnya setelah pemerintah Indonesia, yang sebelumnya berkomitmen akan membantu, kemudian mengalihkannya.
"Karena itu, kami mulai lagi menggalang kampanye bagi donasi untuk bisa menuntaskan komitmen membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu," katanya.
Menurut dia, dalam sepekan terakhir, pihaknya melakukan road show ke berbagai masjid-masjid di DKI-Jakarta. "Syukur alhamdulillah, dari berbagai aksi kampanye sudah terkumpul lebih kurang Rp1 miliar," katanya dan mengharapkan masyarakat bisa berpartisipasi.
Sementara itu, anggota Presidium MER-C Indonesia dr Joserizal Jurnalis SpOT menambahkan bahwa pihaknya sebenarnya telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina.
"Adapun perihal surat adalah mengenai program pembangunan RS Indonesia di Gaza. Kami memandang perlu untuk menyebarluaskan informasi ini kepada para donatur dan relasi yang sudah menyumbangkan dana dan kepedulian mereka untuk program RS Indonesia di Gaza," katanya.
Ia menjelaskan, surat kepada presiden itu dikirimkan pada 15 Maret 2011 itu, terkait dengan surat yang dikirimkan Kepala Pusat Kerja Sama Kementerian Kesehatan RI yang diterima pihaknya pada 14 Maret, Nomor PR.03.02/2/262//2011, sebagai jawaban atas surat MER-C kepada presiden dengan tembusan kepada Menkes mengenai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pemerintah Indonesia dengan Bank Pembangunan Islam (IDB).
Dalam surat itu disebutkan bahwa pada prinispnya MER-C mendukung pemerintah Indonesia yang ingin membantu masyarakat Palestina. "Karena kami yakin semakin banyak bantuan untuk rakyat Palestina akan semakin baik untuk mereka."
Namun, ia menyesalkan sikap pemerintah yang 'tidak transparan' dan 'tidak menepati komitmen' yang sudah disepakati sebelumnya. "Wacana 'cardiac center' (pusat penanganan penyakit jantung-red) di Gaza dalam perbincangan interdep yang digelar sepanjang tahun 2009-2010," sebut surat itu.
Disebutkan pula bahwa wacana mengenai IDB dilontarkan pertama kali oleh Ketua BKSAP DPR-RI Hidayat Nurwahid pada pertemuan 9 Agustus 2010 di Senayan. Kemudian, muncul lagi pada rapat interdep 26 Agustus 2010, namun dalam pembicaraan tersebut IDB dibahas dalam konteks sebagai lembaga yang akan menfasilitasi pengiriman dana pembanguan RS Indonesia yang berasal dari pemerintah Indonesia, dan bukan sebagai pelaksana program.
"Untuk itu, kami menduga keras pembangunan 'cardiac center' yang akan bertempat di komplek RS Shifa (Gaza City) adalah proyek IDB (berupa bangunan belum siap) yang sudah ada sejak sebelum agresi Israel akhir tahun 2008 dan pembangunannya terlantar hingga kini," katanya.
Untuk itu, kata Joserizal, MER-C akan tetap melanjutkan pembangunan RS Indonesia di Bayt Lahiya, Gaza Utara meskipun pemerintah Indonesia "sudah mengalihkan" bantuan dari program itu.
http://www.republika.co.id/
Info lainnya, silahkan klik link dibawah ini
Tampilkan postingan dengan label berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label berita. Tampilkan semua postingan
Kamis, 02 Juni 2011
Hidayat: Saya Tidak Jalan-jalan di Seoul
JAKARTA, KOMPAS.com — Menjawab pemberitaan Kompas.com pada Jumat (20/5/2011) pukul 21.00 WIB, yang berjudul "Anggota DPR Jalan-jalan di Seoul", M Hidayat Nur Wahid, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, mengatakan, kegiatan yang dilakukan di Doota, Dong Dae Moon, Seoul, Korea Selatan, terjadi 4 jam setelah kegiatan resmi G-20 Seoul Speakers's Consultation 2011, dengan tema "Safe World, Better Future", yang diselenggarakan pada 18-20 Mei 2011, ditutup.
Menurut Hidayat Nur Wahid, hampir selama 21 jam kegiatan dilaksanakan di gedung parlemen nasional Korea Selatan di Seoul. "Banyak hasil positif dan masukan dari delegasi DPR RI, yang disampaikan dari sesi pertama hingga sesi terakhir yang disambut baik oleh floor, juga hasil konstruktif dari pertemuan bilateral dan ketua parlemen Saudi Arabia maupun Korea Selatan. Kegiatan kami di gedung parlemen nasional Korea Selatan ditutup pada 20 Mei 2011 pukul 12.00 waktu setempat," kata Hidayat.
Setelah empat jam kegiatan G-20 Seoul Spekers's Consultation 2011 resmi ditutup, Hidayat mengaku hanya melihat-lihat di Toko Chung Sil Hong. "Saya hanya melihat-lihat kaus anak-anak di Toko Chung Sil Hong. Namun, karena harganya masih terhitung mahal, saya lebih memilih membeli oleh-oleh untuk anak kembar saya berupa dua boneka yang lebih murah seharga 9.500 won atau setara dengan Rp 95.000," lanjut Hidayat.
Menurut Hidayat, dirinya baru meninggalkan Seoul pada Sabtu (21/5/2011) pagi karena memilih menggunakan maskapai penerbangan Garuda, yang jadwal penerbangannya tercepat ke Jakarta adalah Sabtu pukul 10.30 waktu setempat. "Saya memilih Garuda karena harga tiketnya jauh lebih murah, padahal saya dibolehkan untuk mengambil tiket Korean Air maupun Singapore Airlines, yang harga tiketnya jauh lebih mahal," katanya.
http://nasional.kompas.com/read/2011/05/30/17504325/Hidayat.Saya.tidak.Jalan-jalan.di.Seoul
Info lainnya, silahkan klik link dibawah ini
Menurut Hidayat Nur Wahid, hampir selama 21 jam kegiatan dilaksanakan di gedung parlemen nasional Korea Selatan di Seoul. "Banyak hasil positif dan masukan dari delegasi DPR RI, yang disampaikan dari sesi pertama hingga sesi terakhir yang disambut baik oleh floor, juga hasil konstruktif dari pertemuan bilateral dan ketua parlemen Saudi Arabia maupun Korea Selatan. Kegiatan kami di gedung parlemen nasional Korea Selatan ditutup pada 20 Mei 2011 pukul 12.00 waktu setempat," kata Hidayat.
Setelah empat jam kegiatan G-20 Seoul Spekers's Consultation 2011 resmi ditutup, Hidayat mengaku hanya melihat-lihat di Toko Chung Sil Hong. "Saya hanya melihat-lihat kaus anak-anak di Toko Chung Sil Hong. Namun, karena harganya masih terhitung mahal, saya lebih memilih membeli oleh-oleh untuk anak kembar saya berupa dua boneka yang lebih murah seharga 9.500 won atau setara dengan Rp 95.000," lanjut Hidayat.
Menurut Hidayat, dirinya baru meninggalkan Seoul pada Sabtu (21/5/2011) pagi karena memilih menggunakan maskapai penerbangan Garuda, yang jadwal penerbangannya tercepat ke Jakarta adalah Sabtu pukul 10.30 waktu setempat. "Saya memilih Garuda karena harga tiketnya jauh lebih murah, padahal saya dibolehkan untuk mengambil tiket Korean Air maupun Singapore Airlines, yang harga tiketnya jauh lebih mahal," katanya.
http://nasional.kompas.com/read/2011/05/30/17504325/Hidayat.Saya.tidak.Jalan-jalan.di.Seoul
Info lainnya, silahkan klik link dibawah ini
Sila-sila Pancasila Menurut Hidayat Nur Wahid
Liputan6.com, Jakarta: Pancasila adalah milik anak bangsa, bukan monopoli para elite. Demikian pandangan mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Karena itu ia meminta semua komponen bangsa, termasuk media sekali pun harus mengimplementasikan Pancasila.
Makna Pancasila, khususnya sila pertama Hidayat mengartikan supaya media tak mengembangkan berita yang tak sesuai prinsip Ketuhanan yang Maha Esa. "Misalnya fitnah," kata dia kepada sejumlah wartawan di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/6).
Lalu penerapan sila kedua, kata Hidayat, media harus seimbang menyajikan berita. Karena dia menilai media selama ini cuma memberitakan sepihak saja. Sementara ruang hak jawab tidak diberikan.
Sedangkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, Hidayat menilai media kerap memberitakan yang bisa memecah belah bangsa. Lantas bagaimana tanggungjawab media dalam menjaga persatuan Indonesia?
Sementara sila keempat, Hidayat menyindir pemberitaan yang ditentukan pemilik media. Padahal, lanjut dia, sila keempat mensyaratkan adanya mekanisme permusyawaratan antara reporter dengan ruang redaksi.
Dan yang terakhir ia masih menyindir pemilik media. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kesejahteraan reporter masih sangat kecil. Sedangkan, petinggi media begitu kaya raya, lanjut Hidayat. Ia mempertanyakan letak keadilan sosialnya.
Itulah sebabnya, menurut Hidayat, Pancasila tak hanya milik eksekutif, yudikatif dan legislatif. Media, kata dia, juga harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila.(AIS)
http://berita.liputan6.com/
Info lainnya, silahkan klik link dibawah ini
Makna Pancasila, khususnya sila pertama Hidayat mengartikan supaya media tak mengembangkan berita yang tak sesuai prinsip Ketuhanan yang Maha Esa. "Misalnya fitnah," kata dia kepada sejumlah wartawan di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/6).
Lalu penerapan sila kedua, kata Hidayat, media harus seimbang menyajikan berita. Karena dia menilai media selama ini cuma memberitakan sepihak saja. Sementara ruang hak jawab tidak diberikan.
Sedangkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, Hidayat menilai media kerap memberitakan yang bisa memecah belah bangsa. Lantas bagaimana tanggungjawab media dalam menjaga persatuan Indonesia?
Sementara sila keempat, Hidayat menyindir pemberitaan yang ditentukan pemilik media. Padahal, lanjut dia, sila keempat mensyaratkan adanya mekanisme permusyawaratan antara reporter dengan ruang redaksi.
Dan yang terakhir ia masih menyindir pemilik media. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kesejahteraan reporter masih sangat kecil. Sedangkan, petinggi media begitu kaya raya, lanjut Hidayat. Ia mempertanyakan letak keadilan sosialnya.
Itulah sebabnya, menurut Hidayat, Pancasila tak hanya milik eksekutif, yudikatif dan legislatif. Media, kata dia, juga harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila.(AIS)
http://berita.liputan6.com/
Info lainnya, silahkan klik link dibawah ini
Langganan:
Postingan (Atom)